BLAWGOSPHERE

Saya teringat pada sebuah pernyataan bahwa ‘setiap orang dianggap tahu hukum’ walaupun pada kenyataannya belum tentu semua orang tahu hukum. Oleh sebab itu, penting bagi setiap orang yang paham hukum untuk berbagi pengetahuannya tentang hukum kepada masyarakat, terutama yang masih awam hukum.

Seperti niatan awal, blog ini ditujukan untuk menghadirkan lebih banyak pengetahuan hukum ke tengah-tengah masyarakat luas (baca lagi : about ngobrolinhukum). Hukum tidak (boleh) hanya menjadi milik segelintir orang atau diperuntukan hanya untuk golongan tertentu saja. Kurang lebih empat tahun ‘membangun’ blog yang konsen membahas tentang hukum, rasanya masih belum puas jika masyarakat belum benar-benar bisa mendapatkan akses pengetahuan hukum lebih banyak lagi dari berbagai sumber di media online.  (more…)

PERJANJIAN TANPA MATERAI : SAHKAH ?

Beberapa waktu lalu, salah seorang teman kantor bertanya mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian apabila surat perjanjiannya tidak dibubuhi dengan materai. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, sebenarnya dalam praktik di masyarakat cukup banyak orang yang berpikir bahwa sah atau tidaknya surat perjanjian yang mereka buat dan ditandatangani terletak pada adanya materai yang dibubuhi dalam surat perjanjian. Benarkah seperti itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu mari kita lihat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. (more…)

DATA SEKUNDER DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (more…)

MENGENAL SEKILAS MATA KULIAH PHI DAN PIH DI FAKULTAS HUKUM

Tidak terasa tahun ajaran baru akan segera dimulai kembali. Bagi rekan-rekan yang baru akan memasuki masa kuliah strata 1 di Fakultas Hukum, pada semester awal pasti akan ‘bersua’ dengan mata kuliah PHI dan PIH. Apa itu PHI dan PIH? Berikut akan dibahas secara singkat mengenai kedua mata kuliah tersebut.

Persamaan Serta Perbedaan Mendasar Antara PHI dan PIH

PHI maupun PIH sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan mata kuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. PHI merupakan singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. Di beberapa universitas, ada Fakultas Hukum yang menggunakan istilah PHI dengan PTHI, yang merupakan singkatan dari Pengantar Tata Hukum Indonesia. Sementara itu, PIH adalah Pengantar Ilmu Hukum. Sekilas istilah PHI dan PIH nampaknya sama, namun sebenarnya berbeda. (more…)

BEBERAPA ASAS HUKUM KONTRAK

Hukum kontrak (contract of law) memiliki beberapa asas di dalam pelaksanaannya. Sebagian dari kita pasti sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan asas-asas tersebut. Beberapa asas dalam hukum kontrak dimaksud yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), dan asas itikad baik. Berikut akan dipaparkan secara singkat mengenai masing-masing asas tersebut. (more…)